KUNINGAN, (VOX) – Pemerintah Desa (Pemdes) Cengal kembali menegaskan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran dan seluruh realisasi APBDes 2024 berjalan sesuai aturan. Namun, klaim ini dinilai tidak cukup menjawab keresahan warga. Bagi masyarakat, pernyataan sepihak tanpa bukti transparansi hanyalah menjaga citra, bukan menyelesaikan masalah.
“Kalau memang tidak ada penyalahgunaan, kenapa begitu sulit bagi warga mengakses laporan?” ungkap seorang tokoh warga dalam forum audensi Aliansi Masyarakat Desa Cengal. Kritik ini memperlihatkan bahwa transparansi sejati bukan sekadar adanya dokumen, melainkan keterbukaan akses publik untuk membaca, menilai, dan mengawasi.
BUMDes Jadi Sorotan
Salah satu sorotan tajam warga adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi desa, BUMDes Cengal dipersepsikan hanya dikelola segelintir elit. Kepengurusannya tidak lahir dari musyawarah terbuka, melainkan dominan ditentukan lingkaran dekat Pemdes.
Padahal, dengan kucuran dana ratusan juta rupiah, BUMDes seharusnya mampu membuka lapangan kerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Kondisi ini mendorong tuntutan audit independen yang transparan agar pengelolaan dana benar-benar terukur dan akuntabel.
Suara Kolektif Warga
Melalui Aliansi Masyarakat Desa Cengal, warga menyampaikan beberapa tuntutan strategis:
1. Publikasi dokumen pertanggungjawaban yang bisa diakses semua warga.
2. Audit independen yang terbuka dan bisa dipantau publik.
3. Ruang partisipasi pemuda agar pembangunan desa tidak stagnan.
4. Sosialisasi berkala terkait program, anggaran, dan hasil kegiatan desa.
Aliansi ini menjadi bukti bahwa warga tidak lagi pasif. Mereka siap mengawasi, mengkritisi, sekaligus menjaga agar Pemdes tetap berada di jalur yang benar. “Warga tidak butuh kata-kata manis, mereka butuh bukti nyata,” tegas Ade, salah seorang perwakilan warga.
Jalan ke Depan
Desa Cengal memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, potensi itu bisa hilang jika pola elitis dan tertutup terus dipelihara. Kepercayaan publik tidak lahir dari retorika, melainkan dari transparansi yang benar-benar dirasakan.
Saatnya Pemdes Cengal membuka data, membuktikan akuntabilitas, dan mengajak masyarakat berjalan beriringan. Tanpa itu, klaim “tidak ada penyalahgunaan” hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna.
.Red
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
