Post ADS 1
Post ADS 1

Ketua Banggar DPR Tolak Penghentian Program MBG Meski Kasus Keracunan Meningkat


JAKARTA, (VOX) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak sepakat jika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan hanya karena maraknya kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, yang lebih penting adalah melakukan evaluasi serta memperbaiki sistem pelaksanaan program tersebut.


“Saya tidak sepakat program ini dihentikan. Lebih baik diperbaiki dan dicari akar masalahnya,” ujar Said Abdullah seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (23/9/2025).


Said menilai kasus keracunan tidak otomatis menjadi alasan untuk menyetop program prioritas presiden. Menurutnya, evaluasi harus diarahkan pada faktor-faktor teknis, mulai dari cara memasak, penyimpanan, distribusi, hingga kualitas pengawasan di lapangan. Ia mencontohkan, banyak laporan yang menyebutkan makanan dimasak terlalu jauh dari jam konsumsi sehingga kualitasnya menurun dan rentan menimbulkan keracunan. Selain itu, porsi yang ditangani oleh satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terlalu besar, mencapai 3.000 porsi, sehingga rawan kehilangan mutu.


Banggar DPR mengajukan tiga opsi perbaikan agar MBG tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan penerima manfaat. Pertama, mengurangi jumlah porsi per SPPG agar makanan lebih cepat sampai ke penerima dengan kualitas yang masih segar. Kedua, menggeser sebagian skema bantuan menjadi bantuan tunai bagi wali murid, atau mengintegrasikannya ke program sosial yang sudah berjalan seperti PKH. Ketiga, mendekatkan dapur penyediaan makanan ke sekolah agar jarak distribusi lebih pendek dan pengawasan lebih ketat.


“Jangan sampai tujuan mulia program ini tercoreng oleh lemahnya pelaksanaan teknis di lapangan,” tegas Said Abdullah (Kompas.com, 23/9/2025).


Program MBG sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan mendukung generasi sehat. Namun, berbagai kasus keracunan massal belakangan ini menjadi alarm serius bahwa aspek keamanan pangan masih rapuh. Jalan tengah yang ditawarkan Banggar DPR menegaskan pentingnya perbaikan menyeluruh, bukan penghentian, agar cita-cita program tetap terjaga sekaligus keselamatan anak-anak tetap terlindungi.


.RedVox

banner